Sejarah Pengembangan Paroki St. Yosef Maumere
oleh: Br. Hendrik P. Bhezo, SVD
Paroki Santo Yosef Maumere berdiri berdasarkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda atas pengangkatan Pater Cornelis Omtzigt sebagai pastor paroki pertama Maumere pada tanggal 18 Desember 1873. Setelah itu pada tahun 1874 Pater Ten Brink diangkat menjadi pastor paroki ke-2, yang berkarya di Maumere antara tahun 1874-1880. Sebagai sebuah stasi pengembangan dari stasi Larantuka, Maumere sering dikenang sebagai tempat yang tidak sehat, akibat wabah malaria yang merajalela. Namun Maumere terkenal karena pelabuhannya yang dapat disinggahi kapal-kapal besar. Atas kerjasama dengan para penguasa lokal, pada tahun 1880 dimulai pembangunan gereja besar pertama, sebagai gereja yang berbentuk salib dengan panjang 30 meter, lebar 21 meter dan tinggi 7 meter.
Perluasan misi ke Maumere terjadi hampir bersamaan waktu dengan perluasan administrasi pemerintahan kolonial ke wilayah ini. Awalnya, wilayah Maumere sangat kuat dipengaruhi oleh budaya kekatolikan Portugal. Hal ini nampak dalam budaya dan praktek keagamaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Maumere pada era 1880-an sebelum kedatangan para misionaris Jesuit Belanda. Kedatangan para misionaris Jesuit Belanda menggantikan budaya Katolik Portugis dengan kekatolikan gaya Belanda. Hal ini nampak dalam ulasan Steenbrink berikut ini:
“Tidak ada confreria yang resmi di Maumere, namun banyak bekas peninggalan dari kurun Protugis masih mendominasi kehidupan religius. Le Cocq untuk beberapa saat lamanya merupakan satu-satunya imam di Maumere (antara keberangkatan Ten Brink dan kedatangan Metz). Dalam kurun ini ia memutuskan untuk melenyapkan secara drastis semua kebiasaan kuno ini....”
Tentunya yang dimaksudkan dengan kebiasaan kuno di sini adalah budaya Katolik Protugis seperti prosesi Jumad Agung, dll.
Misi Flores yang ditangani para misionaris Jesuit Belanda kemudian diserahkan ke tangan para misionaris SVD. Masalah pokok yang dihadapi dalam situasi pastoral pada periode ini adalah munculnya keluhan bahwa prakarsa misioner dijalankan dari atas ke bawah: gereja, sekolah dan pastoran yang dibangun dengan uang yang berasal dari luar, dengan sedikit kerjasama dengan penduduk setempat. Persoalan lain yang muncul adalah persoalan praktek perkawinan poligami. Poligami tidak pernah berkembang subur di Flores, namun menjadi tanda kemakmuran di antara kaum kaya dan berpengaruh, dan karena itu sulit diakhiri. Tahun 1904 Pater Korndörffer di Maumere mengeluhkan bahwa semua orang kaya di parokinya memiliki seorang istri kedua.
Generasi baru para misionaris SVD pada abad ke-20 menaruh perhatian lebih banyak dengan penekanan pada iman Katolik sebagai sebuah organisasi yang beralih pada keselamatan jiwa-jiwa individual. Konsentrasi pertama adalah anak-anak kecil serta generasi muda. Generasi tua bukan sasaran utama, sejauh mereka tidak menganut agama Islam atau menghalangi karya misi.
Pada abad ke-20 pembahasan tentang syarat-syarat perkawinan Katolik di Flores diperdebatkan. Ada empat kendala utama untuk mematuhi peraturan Katolik itu. Pertama, ada kecendrungan kuat dalam banyak masyarakat di Flores untuk menikahi sepupu (perkawinan tungku) hal ini hanya dapat diperbolehkan oleh Gereja sejauh ada dispensasi dari uskup. Yang kedua, adalah praktek belis atau mahar, yang seringkali harus diselesaikan dalam beberapa tahap. Ketiga, keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dan keempat ada ritus-ritus tradisional yang harus dijalankan dalam proses perundingan nikah, persiapan dan upacara.
Masa pengembangan Gereja di Paroki St Yoseph Maumere ditandai dengan adanya gerakan menuju Gereja umat. Pelopor gerakan Gereja umat adalah Pater Hendrik Djawa, SVD yang menjadi pastor paroki Maumere menggantikan P. Yosef da Silva. Pater Hendrik menjadi pastor paroki Maumere antara tahun 1956 sampai tahun 1963 dan pada tahun 1966 sampai tahun 1969. Pada masa-masa awal ia menjabat sebagai pastor paroki situasi Sikka dan Maumere diliputi keadaan yang tidak menentu.
Mengatasi persoalan yang ada dalam Gereja dan masyarakat, strategi yang diambil oleh Pater Hendrik cukup mempan di mana ia menggunakan pola proses: menyadarkan, membina dan memberdayakan. Pola penyadaran yang dibuat bermaksud untuk memperkuat diri dari dalam agar umat sanggup menghadapi perubahan zaman. Pada tahap ini yang mau ditonjolkan adalah partisipasi umat dalam kehidupan menggereja.
Pada tahun 1966 Pater Hendrik menjadi pastor paroki Maumere dan sekaligus sebagai deken Maumere dengan tugas khusus yang harus dijalani yaitu: mengembalikan suasana tenang, mengadakan reorganisasi di bidang pendidikan dan persekolahan serta pendewasaan kaum awam. Tugas khusus ini dijalankan mengingat pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI dan setelah itu ada pembantaian secara masal masyarakat yang dicurigai anggota PKI sebagai organisasi terlarang. Komando Operasi Pemulihan Keamanan (KOMOP) yang terdiri dari orang-orang militer pada masa ini membantai cukup banyak umat yang dicurigai sebagai anggota PKI tanpa melalui sebuah proses pengadilan.
Di satu sisi pada masa ini dibentuk organisasi-organisasi Katolik sebagai wadah pembinaan iman umat. Pemberdayaan kaum awam dibuat dengan terbentuknya komisi-komisi dalam dewan pastoral paroki seperti komisi liturgi, komisi pendidikan, komisi organisasi, komisi keuangan dan komisi aksi Katolik. Komisi ini mulai terbentuk dan bekerja pada tahun 1967.
Dalam periode tahun 1970-an Gereja lokal di Nusa Tenggara memasuki tahap pembentukan Gereja berdikari, dalam arti bahwa periode misi di sini dapat dianggap sudah berlalu. Agama Katolik di Flores dan Timor semakin lama semakin menjadi agama rakyat. Sudah tiba saatnya untuk memperdalam iman agar Gereja lokal mulai bergeser dari Gereja yang menjadi sasaran misi menjadi Gereja yang melaksanakan misi.
Berkat terobosan pastoral di akhir tahun enam puluhan itu, cita-cita membangun Gereja lokal sebagai Gereja umat dengan ciri khas sendiri kini mulai bergerak ke arah perwujudannya. Awam menjadi bagian integral dalam Gereja umat Allah yang hidup. Pada tanggal 31 Desember 1969 Pater Hendrik digantikan oleh Rm. Yan Benu, Pr.
Seiring dengan perkembangan zaman, Gereja di Keuskupan Agung Ende menggagaskan suatu model pastoral yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui MUSPAS IV tahun 2000 di Maumere Gereja lokal di Keuskupan Agung Ende menggagaskan model pastoral pembebasan dan pemberdayaan dengan menjadikan Komunitas Umat Basis sebagai fokus dan lokus dalam berpastoral. Gereja di paroki St. Yosef Maumere menanggapi ajakan MUSPAS ini dengan mengsosialisasikan gerakan KUB di tengah umatnya.
Pada tanggal 1 Mei 2001 seluruh KUB di wilayah Paroki merayakan ekaristi bersama di halaman gereja. Sejak saat itu dimulai pencanangan gerakan KUB yang ditandai dengan peralihan nama untuk lambang-lambang gabungan menjadi lambang-lambang KUB. Lonceng gereja dibunyikan dan sejak saat itu dengan resmi istilah yang digunakan untuk kelompok basis bukan gabungan tetapi Komunitas Umat Basis (KUB).
Sejak bulan Mei 2001 dimulai dengan program pembenahan seluruh kepengurusan. Kepengurusan yang terbentuk dalam KUB-KUB terdiri ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan tiga seksi utama yaitu seksi pewartaan, seksi pembinaan dan seksi kemasyarakatan. Setelah melalui proses pembenahan dan pembekalan maka pada hari raya Pentekosta dilantik secara bersama-sama semua pengurus KUB di Gereja St. Yosef dengan masa jabatan selama 3 tahun.
oleh: Br. Hendrik P. Bhezo, SVD
Paroki Santo Yosef Maumere berdiri berdasarkan pengakuan pemerintah Hindia Belanda atas pengangkatan Pater Cornelis Omtzigt sebagai pastor paroki pertama Maumere pada tanggal 18 Desember 1873. Setelah itu pada tahun 1874 Pater Ten Brink diangkat menjadi pastor paroki ke-2, yang berkarya di Maumere antara tahun 1874-1880. Sebagai sebuah stasi pengembangan dari stasi Larantuka, Maumere sering dikenang sebagai tempat yang tidak sehat, akibat wabah malaria yang merajalela. Namun Maumere terkenal karena pelabuhannya yang dapat disinggahi kapal-kapal besar. Atas kerjasama dengan para penguasa lokal, pada tahun 1880 dimulai pembangunan gereja besar pertama, sebagai gereja yang berbentuk salib dengan panjang 30 meter, lebar 21 meter dan tinggi 7 meter.
Perluasan misi ke Maumere terjadi hampir bersamaan waktu dengan perluasan administrasi pemerintahan kolonial ke wilayah ini. Awalnya, wilayah Maumere sangat kuat dipengaruhi oleh budaya kekatolikan Portugal. Hal ini nampak dalam budaya dan praktek keagamaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Maumere pada era 1880-an sebelum kedatangan para misionaris Jesuit Belanda. Kedatangan para misionaris Jesuit Belanda menggantikan budaya Katolik Portugis dengan kekatolikan gaya Belanda. Hal ini nampak dalam ulasan Steenbrink berikut ini:
“Tidak ada confreria yang resmi di Maumere, namun banyak bekas peninggalan dari kurun Protugis masih mendominasi kehidupan religius. Le Cocq untuk beberapa saat lamanya merupakan satu-satunya imam di Maumere (antara keberangkatan Ten Brink dan kedatangan Metz). Dalam kurun ini ia memutuskan untuk melenyapkan secara drastis semua kebiasaan kuno ini....”
Tentunya yang dimaksudkan dengan kebiasaan kuno di sini adalah budaya Katolik Protugis seperti prosesi Jumad Agung, dll.
Misi Flores yang ditangani para misionaris Jesuit Belanda kemudian diserahkan ke tangan para misionaris SVD. Masalah pokok yang dihadapi dalam situasi pastoral pada periode ini adalah munculnya keluhan bahwa prakarsa misioner dijalankan dari atas ke bawah: gereja, sekolah dan pastoran yang dibangun dengan uang yang berasal dari luar, dengan sedikit kerjasama dengan penduduk setempat. Persoalan lain yang muncul adalah persoalan praktek perkawinan poligami. Poligami tidak pernah berkembang subur di Flores, namun menjadi tanda kemakmuran di antara kaum kaya dan berpengaruh, dan karena itu sulit diakhiri. Tahun 1904 Pater Korndörffer di Maumere mengeluhkan bahwa semua orang kaya di parokinya memiliki seorang istri kedua.
Generasi baru para misionaris SVD pada abad ke-20 menaruh perhatian lebih banyak dengan penekanan pada iman Katolik sebagai sebuah organisasi yang beralih pada keselamatan jiwa-jiwa individual. Konsentrasi pertama adalah anak-anak kecil serta generasi muda. Generasi tua bukan sasaran utama, sejauh mereka tidak menganut agama Islam atau menghalangi karya misi.
Pada abad ke-20 pembahasan tentang syarat-syarat perkawinan Katolik di Flores diperdebatkan. Ada empat kendala utama untuk mematuhi peraturan Katolik itu. Pertama, ada kecendrungan kuat dalam banyak masyarakat di Flores untuk menikahi sepupu (perkawinan tungku) hal ini hanya dapat diperbolehkan oleh Gereja sejauh ada dispensasi dari uskup. Yang kedua, adalah praktek belis atau mahar, yang seringkali harus diselesaikan dalam beberapa tahap. Ketiga, keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh dan keempat ada ritus-ritus tradisional yang harus dijalankan dalam proses perundingan nikah, persiapan dan upacara.
Masa pengembangan Gereja di Paroki St Yoseph Maumere ditandai dengan adanya gerakan menuju Gereja umat. Pelopor gerakan Gereja umat adalah Pater Hendrik Djawa, SVD yang menjadi pastor paroki Maumere menggantikan P. Yosef da Silva. Pater Hendrik menjadi pastor paroki Maumere antara tahun 1956 sampai tahun 1963 dan pada tahun 1966 sampai tahun 1969. Pada masa-masa awal ia menjabat sebagai pastor paroki situasi Sikka dan Maumere diliputi keadaan yang tidak menentu.
Mengatasi persoalan yang ada dalam Gereja dan masyarakat, strategi yang diambil oleh Pater Hendrik cukup mempan di mana ia menggunakan pola proses: menyadarkan, membina dan memberdayakan. Pola penyadaran yang dibuat bermaksud untuk memperkuat diri dari dalam agar umat sanggup menghadapi perubahan zaman. Pada tahap ini yang mau ditonjolkan adalah partisipasi umat dalam kehidupan menggereja.
Pada tahun 1966 Pater Hendrik menjadi pastor paroki Maumere dan sekaligus sebagai deken Maumere dengan tugas khusus yang harus dijalani yaitu: mengembalikan suasana tenang, mengadakan reorganisasi di bidang pendidikan dan persekolahan serta pendewasaan kaum awam. Tugas khusus ini dijalankan mengingat pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/PKI dan setelah itu ada pembantaian secara masal masyarakat yang dicurigai anggota PKI sebagai organisasi terlarang. Komando Operasi Pemulihan Keamanan (KOMOP) yang terdiri dari orang-orang militer pada masa ini membantai cukup banyak umat yang dicurigai sebagai anggota PKI tanpa melalui sebuah proses pengadilan.
Di satu sisi pada masa ini dibentuk organisasi-organisasi Katolik sebagai wadah pembinaan iman umat. Pemberdayaan kaum awam dibuat dengan terbentuknya komisi-komisi dalam dewan pastoral paroki seperti komisi liturgi, komisi pendidikan, komisi organisasi, komisi keuangan dan komisi aksi Katolik. Komisi ini mulai terbentuk dan bekerja pada tahun 1967.
Dalam periode tahun 1970-an Gereja lokal di Nusa Tenggara memasuki tahap pembentukan Gereja berdikari, dalam arti bahwa periode misi di sini dapat dianggap sudah berlalu. Agama Katolik di Flores dan Timor semakin lama semakin menjadi agama rakyat. Sudah tiba saatnya untuk memperdalam iman agar Gereja lokal mulai bergeser dari Gereja yang menjadi sasaran misi menjadi Gereja yang melaksanakan misi.
Berkat terobosan pastoral di akhir tahun enam puluhan itu, cita-cita membangun Gereja lokal sebagai Gereja umat dengan ciri khas sendiri kini mulai bergerak ke arah perwujudannya. Awam menjadi bagian integral dalam Gereja umat Allah yang hidup. Pada tanggal 31 Desember 1969 Pater Hendrik digantikan oleh Rm. Yan Benu, Pr.
Seiring dengan perkembangan zaman, Gereja di Keuskupan Agung Ende menggagaskan suatu model pastoral yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Melalui MUSPAS IV tahun 2000 di Maumere Gereja lokal di Keuskupan Agung Ende menggagaskan model pastoral pembebasan dan pemberdayaan dengan menjadikan Komunitas Umat Basis sebagai fokus dan lokus dalam berpastoral. Gereja di paroki St. Yosef Maumere menanggapi ajakan MUSPAS ini dengan mengsosialisasikan gerakan KUB di tengah umatnya.
Pada tanggal 1 Mei 2001 seluruh KUB di wilayah Paroki merayakan ekaristi bersama di halaman gereja. Sejak saat itu dimulai pencanangan gerakan KUB yang ditandai dengan peralihan nama untuk lambang-lambang gabungan menjadi lambang-lambang KUB. Lonceng gereja dibunyikan dan sejak saat itu dengan resmi istilah yang digunakan untuk kelompok basis bukan gabungan tetapi Komunitas Umat Basis (KUB).
Sejak bulan Mei 2001 dimulai dengan program pembenahan seluruh kepengurusan. Kepengurusan yang terbentuk dalam KUB-KUB terdiri ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan tiga seksi utama yaitu seksi pewartaan, seksi pembinaan dan seksi kemasyarakatan. Setelah melalui proses pembenahan dan pembekalan maka pada hari raya Pentekosta dilantik secara bersama-sama semua pengurus KUB di Gereja St. Yosef dengan masa jabatan selama 3 tahun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar